Informasi Tata Ruang (ITR) Adalah keterangan kesesuaian peruntukkan lahan/tanah/kegiatan/investasi terhadap rencana tata ruang Kabupaten Bangli.

Alur Pengajuan ITR

1. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas, format dapat diunduh melalui
   link berikut unduh berkas disini
2. Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Tinjauan Lokasi/Survei Lapangan
4. Penerbitan Informasi Tata Ruang (ITR)
5. Pemohon Menerima Surat Informasi Tata Ruang (ITR)

Dokumen Persyaratan permohonan ITR :

• Fotocopy KTP pemohon
• Fotocopy Sertifikat/ surat Tanah
• Surat Kuasa bermeterai 6000 ( jika pemohon bukan pemilik lahan )
• Site Plan / denah lokasi

Verifikasi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang yang terbit berdasarkan pernyataan mandiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan KKPR terbit tanpa penilaian. Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya rerlu Menyampaikan Pernyataan Mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS Berbasis Risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian. Dokumen Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP-UMK) terkait tata ruang yang diterbitkan di Sistem OSS-RBA akan divalidasi untuk diverifikasi serta memastikan kesesuian kegiatan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana tata ruang.
PKKPR Tanpa Penilaian yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA dengan ketentuan sebagai berikut:

• Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
• Tidak Diwajibkan Membayar PNBP;
• Dilakukan Verifikasi Kesesuaian Dokumen Yang Diupload Oleh Kementerian Investasi/BKPM;

Akan divalidasi kembali oleh dinas PU.PR.Perkim untuk memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana tata ruang.
Alur Permohonan Validasi KKPR

• Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas, format dapat diunduh melalui link di bawah berikut
• Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
• Tinjauan Lokasi/Survei Lapangan
• Penerbitan Validasi KKPR
• Pemohon Menerima Surat Validasi KKPR

Dokumen Persyaratan permohonan Validasi KKPR :
A. Validasi KKPR (PMP-UMK)

1. Fotocopy KTP
2. Print Out Surat Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Atau Kecil Terkait Tata Ruang
3. Print Out Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Bukti penguasaan tanah/lahan (SHM/AJB/Sewa)
5. Surat persetujuan Bendesa apabila lokasi usaha berada pada Tanah Ayahan Desa / PKD
6. Surat Kuasa pengurusan ( apabila dikuasakan )
7. Peta Denah Lokasi / Site Plan
8. unduh berkas form

B. Validasi KKPR ( PKKPR Tanpa Penilaian)

1. Fotocopy KTP
2. Print Out KKPR
3. Print Out Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Bukti penguasaan tanah / lahan (SHM/AJB/Sewa)
5. Surat Kuasa pengurusan ( apabila dikuasakan )
6. Peta Denah Lokasi / Site Plan
7. unduh berkas form

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Dulu Bernama Izin Lokasi Merupakan Salah Satu Persyaratan Dasar Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seluruh Pelaku Usaha Dalam Rangka Memperoleh Perizinan Berusaha. KKPR menjadi persyaratan dasar dalam berbagai bentuk perizinan yang berlaku setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) merupakan dokumen penilaian kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang wajib dipenuhi dalam rangka penerbitan izin suatu kegiatan/usaha yang penerbitannya Memerlukan analisis dan penilaian Forum Penataan Ruang, hal ini dilakukan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang atau telah terdapat RDTR namun belum diintegrasikan dalam Sistem OSS.
Permohonan KKPR Berusaha diajukan melalui Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang dapat diakses pada oss.go.id yang merupakan sistem elektronik terintegrasi untuk perizinan berusaha. Kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha dapat dilakukan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha tersebut didapatkan setelah mendapatkan KKPR Berusaha.
Kegiatan berusaha dalam hal ini adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Alur Proses Penerbitan Persetujuan KKPR Berusaha
Berikut adalah alur proses bisnis atau mekanisme proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai persyarata dasar perizinan berusaha atau PKKPR Berusaha. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Permohonan PKKPR di sistem OSS akan langsung diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata ruang, kantor pertanahan, dan/atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.
Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP. Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan.

1. Pemohon dapat langsung mengajukan secara online melalui OSS RBA (oss.go.id) untuk mendapatkan NIB dan bermohohon PKKPR dengan mengupload berkas.
2. Sistem OSS RBA akan meneruskan permohonan dan menotifikasi Kantor Pertanahan, Dinas PU.PR.Perkim, dan DPMPTSP.
3. Dinas PU.PR.Perkim melalui sistem gistaru akan memvalidasi berkas permohonan pemohonan
4. OSS RBA akan menghitung dan menerbitkan tagihan PNBP.
5. Pemohon membayar PNBP.
6. Tim dari Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi lapangan menerbitkan Pertimbangan Teknis.
7. OSS RBA akan menerbitkan PKKPR apabila disetujui atau disetujui sebagian.
8. Pemohon dapat mengunduh (download) PKKPR dari aplikasi OSS RBA.

Apabila pemohon kesulitan atau tidak punya perangkat atau tidak ada akses ke aplikasi OSS, dapat datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/ Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli untuk diajukan melalui layanan perbantuan dengan petugas front office.
Petugas akan membantu pemohon pada fasilitas komputer yang sudah disediakan di ruang pelayanan.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung. Tenaga ahli dapat berasal dari keprofesian, maupun dari perguruan tinggi.
PBG memiliki fungsi :

• Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal.
• Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya.
• Mendata keberadaan rencana bangunan gedung.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya.
Proses yang dilakukan dalam 28 hari tersebut meliputi :

1. Pengajuan.
2. Pemeriksaan Rencana Teknis
3. Perhitungan Retribusi
4. Penerbitan PBG

PBG berlaku sekali seumur hidup bangunan yang bersangkutan.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
SLF dapat diterbitkan apabila kondisi bangunan yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah bangunan tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses pemeriksaan dan inspeksi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung.
Tenaga ahli yang dimaksud berasal dari keprofesian yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan pemeriksaan fisik, atau dari Pemerintah yang memiliki kemampuan serupa.
SLF memiliki fungsi:

• Memastikan bangunan gedung aman untuk digunakan.
• Memastikan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya
• Mendata keberadaan fisik bangunan gedung

Aspek yang diperiksa meliputi:

1. Struktur
2. Arsitektur
3. Mechanical Electrical Plumbing (MEP)

SLF berlaku Periodik, dengan Usia SLF sebagai berikut:

• 20 Tahun untuk bangunan rumah tangga
• 5 Tahun untuk bangunan lainnya.

apabila sudah habis masa berlakunya, SLF harus diperpanjang sebelum bangunan bisa digunakan kembali.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Khusus bagi permohonan PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan SLF.
Panduan SIMBG dapat dilihat di : tutorial pemohon
Alur Permohonan PBG & SLF melalui SIMBG:

1. akses ling berikut untuk masuk ke website smbg: website SIMBG
2. Daftar Akun / Masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki
3. Konfirmasi Akun (jika mendaftarkan akun baru)
4. Pilih layanan PBG/SLF
5. Lengkapi Data Permohonan
6. Upload Dokumen Teknis dan Administratif
7. Perbaiki berkas (jika diperlukan)
8. Bayar retribusi
9. PBG / SLF terbit